Proyek Multiyears Rp800 Miliar di Luwu Timur: Stimulus Ekonomi atau Beban Fiskal Jangka Panjang?

LUWU TIMUR — Di tengah rencana pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan jalan dengan nilai hampir Rp800 miliar melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears), ada satu pertanyaan yang tidak kalah penting dari soal legalitas dan prosedur anggaran. Apa dampak ekonomi proyek tersebut terhadap masyarakat Luwu Timur?

Pertanyaan ini penting karena proyek pemerintah pada dasarnya bukan sekadar aktivitas membangun jalan, jembatan atau lampu penerangan. Itu adalah proses memindahkan sumber daya publik ke dalam perekonomian.

Ketika pemerintah membelanjakan uang, sebagian menjadi upah pekerja, pembayaran kontraktor, pembelian material, sewa alat, jasa transportasi, konsumsi rumah tangga, hingga pendapatan bagi pelaku usaha. Tetapi pada saat yang sama, setiap rupiah yang dialokasikan untuk satu proyek juga berarti berkurangnya ruang untuk membiayai kebutuhan publik lainnya.

Karena itu, nilai ekonomi sebuah proyek tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran. Yang jauh lebih penting adalah menghitung berapa besar nilai yang benar-benar tinggal dan berputar di dalam ekonomi daerah, siapa yang menikmatinya, dan manfaat apa yang bertahan setelah proyek selesai. Di sinilah proyek multiyears Luwu Timur perlu dibaca lebih kritis.

Ekonomi Tumbuh, tetapi Tidak Otomatis Merata

Secara makro, ekonomi Luwu Timur sebenarnya masih menunjukkan pertumbuhan. BPS mencatat ekonomi Luwu Timur pada triwulan III 2025 tumbuh 5,36 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,17 persen. Secara kumulatif sampai triwulan III 2025, ekonomi tumbuh 4,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka tersebut menunjukkan bahwa tidak tepat jika kondisi ekonomi Luwu Timur digambarkan semata-mata sebagai ekonomi yang sedang terpuruk. Namun pertumbuhan ekonomi makro tidak otomatis berarti seluruh rumah tangga mengalami peningkatan kesejahteraan dengan kecepatan yang sama.

Bahkan, dalam membaca proyek publik, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi, melainkan bagaimana belanja pemerintah ikut memperluas kesempatan kerja, pendapatan dan aktivitas usaha masyarakat lokal.

BPS sendiri dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Luwu Timur 2025 menempatkan ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, lingkungan dan kemiskinan sebagai indikator penting untuk membaca kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan PDRB dan kesejahteraan rumah tangga merupakan dua hal yang berkaitan, tetapi tidak identik. Di sinilah proyek Rp800 miliar perlu diuji.

Uang Besar vs Stimulus Besar

Secara teori, belanja pemerintah dapat menjadi stimulus ekonomi. Jika pemerintah mengeluarkan Rp800 miliar untuk pembangunan jalan, maka uang tersebut akan mengalir kepada kontraktor dan pemasok, pekerja memperoleh pendapatan, perusahaan membeli material, kendaraan mengangkut barang, warung melayani pekerja, dan aktivitas ekonomi lainnya ikut bergerak.

Tetapi ada satu pertanyaan penting. Berapa persen dari Rp800 miliar tersebut yang benar-benar berputar di Luwu Timur? Sebab tidak seluruh nilai proyek otomatis menjadi pendapatan masyarakat setempat.

Jika kontraktor berasal dari luar daerah, material sebagian besar didatangkan dari luar, tenaga kerja didominasi pekerja dari luar, alat berat berasal dari luar, sementara keuntungan perusahaan juga mengalir keluar daerah, maka efek pengganda lokal (local multiplier effect) bisa jauh lebih kecil dibandingkan nilai kontraknya.

Sebaliknya, jika proyek melibatkan banyak pekerja lokal, kontraktor dan subkontraktor daerah, pemasok material lokal, jasa transportasi lokal, bengkel, rumah makan, penginapan, hingga UMKM di sekitar lokasi proyek, maka sebagian besar uang tersebut akan berputar lebih lama di dalam perekonomian Luwu Timur.

Karena itu, ukuran yang menarik bukan hanya tentang berapa nilai proyek, tetapi berapa nilai ekonomi lokal yang tercipta dari proyek tersebut. Ini adalah salah satu pertanyaan yang semestinya dijawab oleh pemerintah ketika menjelaskan manfaat proyek kepada publik.

Multiyears: APBD Terkunci Lebih Lama

Skema multiyears memiliki karakter ekonomi yang berbeda dengan proyek satu tahun. Dalam proyek satu tahun, belanja terkonsentrasi dalam satu periode. Jika proyek bernilai besar dan pelaksanaannya efektif, injeksi uang ke dalam ekonomi lokal juga dapat terjadi secara lebih cepat.

Namun konsentrasi belanja yang terlalu besar dalam satu tahun juga dapat menimbulkan persoalan kapasitas. Pemerintah dan kontraktor harus mengerjakan pekerjaan dalam waktu relatif singkat. Jika perencanaan, pengadaan, kapasitas kontraktor atau pengawasan tidak memadai, proyek justru berisiko mengalami keterlambatan, penurunan kualitas, atau pembengkakan biaya.

Multiyears memberikan ruang yang berbeda. Pekerjaan dapat dilaksanakan secara bertahap. Tenaga kerja, material, jasa dan aktivitas ekonomi yang terkait dengan proyek dapat berlangsung lebih panjang. Secara ekonomi, ini dapat menciptakan stimulus yang lebih menyebar sepanjang beberapa tahun, bukan ledakan belanja dalam satu tahun.

Namun terdapat konsekuensi lain, yakni APBD juga ikut terikat. Jika sebuah proyek Rp800 miliar, misalnya, dilaksanakan selama empat tahun dengan pola pembayaran yang secara sederhana diasumsikan merata, maka rata-rata terdapat sekitar Rp200 miliar per tahun yang harus dipersiapkan.

Angka tersebut hanya ilustrasi untuk memahami mekanismenya. Struktur pembayaran yang sebenarnya tentu harus dilihat dari kontrak dan dokumen anggaran resmi. Tetapi ilustrasi tersebut memperlihatkan persoalan penting, bahwa multiyears memberikan kesinambungan belanja, tetapi sekaligus mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah daerah.

Multiyears atau One Year?

Karena itu, membandingkan proyek multiyears dengan proyek satu tahun secara hitam-putih justru kurang tepat. Tidak ada prinsip bahwa proyek satu tahun selalu lebih ekonomis. Tidak pula ada prinsip bahwa multiyears selalu lebih menguntungkan.

Pertanyaan yang lebih tepat adalah skema mana yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial terbesar dengan risiko fiskal dan pelaksanaan yang paling dapat dikendalikan?

Untuk menjawabnya, setidaknya ada beberapa variabel yang perlu dilihat:

• Pertama, berapa besar belanja yang masuk ke ekonomi lokal.
• Kedua, berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap.
• Ketiga, berapa banyak perusahaan dan UMKM lokal yang masuk dalam rantai pasok.
• Keempat, berapa besar ruang fiskal APBD yang terkunci selama proyek berlangsung.
• Kelima, apakah infrastruktur yang dibangun benar-benar meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.
• Keenam, berapa biaya pemeliharaan yang harus ditanggung setelah proyek selesai.

Dengan indikator tersebut, perbandingan multiyears dan one year menjadi jauh lebih objektif.

Efek Ekonomi Besar

Jalan yang dibangun pemerintah tidak hanya menghasilkan manfaat selama masa konstruksi. Jika dirancang dengan benar, manfaat terbesar justru dapat muncul setelah jalan selesai.

Jalan yang menghubungkan sentra pertanian dengan pasar dapat menurunkan biaya angkut. Jalan yang membuka akses ke kawasan produksi dapat mempercepat distribusi. Jalan yang menghubungkan desa dengan pusat pelayanan dapat mengurangi biaya dan waktu perjalanan masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas ekonomi secara lebih permanen. Inilah yang membedakan stimulus konstruksi dengan investasi publik. Stimulus konstruksi menghasilkan aktivitas selama proyek berlangsung. Investasi publik yang baik menghasilkan manfaat ekonomi bahkan setelah proyek selesai.

Karena itu, pertanyaan penting untuk proyek Luwu Timur bukan hanya berapa banyak orang yang bekerja selama proyek berlangsung, tetapi juga aktivitas ekonomi apa yang menjadi lebih murah, cepat, mudah dan produktif setelah jalan itu selesai?

Jika jalan tersebut memperlancar distribusi hasil pertanian, misalnya, maka manfaat ekonominya dapat dirasakan petani melalui biaya logistik yang lebih rendah dan akses pasar yang lebih baik. Jika jalan tersebut hanya menghasilkan aset fisik tanpa hubungan yang kuat dengan pusat kegiatan ekonomi, manfaat produktifnya perlu diuji lebih jauh.

Rp800 Miliar dan Biaya Peluang

Ada sisi lain yang sering luput dalam perdebatan mengenai proyek infrastruktur, yaitu opportunity cost. Harus diakui bahwa anggaran pemerintah terbatas.

Ketika Rp800 miliar dikomitmenkan untuk proyek jalan dan penerangan, pemerintah secara bersamaan harus mempertimbangkan program lain yang mungkin tidak memperoleh ruang fiskal yang sama.

Dalam APBD Luwu Timur 2025, pendapatan daerah dianggarkan sekitar Rp2,057 triliun. Pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,513 triliun, sedangkan PAD sekitar Rp478,9 miliar. Belanja modal dianggarkan sekitar Rp338,8 miliar, termasuk sekitar Rp138,1 miliar untuk jalan, jaringan dan irigasi.

Angka-angka tersebut memberikan konteks penting. Nilai rencana proyek multiyears sekitar Rp800 miliar harus dilihat bukan sebagai angka yang berdiri sendiri, melainkan dibandingkan dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan lainnya.

Jika proyek tersebut berlangsung beberapa tahun, maka pemerintah harus memastikan bahwa komitmen itu tidak mengurangi kemampuan APBD untuk merespons kebutuhan baru. Misalnya  kebutuhan pertanian; irigasi; kesehatan; pendidikan; perlindungan sosial; pengembangan UMKM; air bersih; infrastruktur desa; atau kebutuhan mendesak lain yang muncul akibat perubahan kondisi ekonomi. Inilah yang disebut sebagai biaya peluang.

Setiap rupiah yang digunakan untuk proyek tertentu adalah rupiah yang tidak dapat digunakan untuk pilihan lainnya.

Karena itu, pertanyaan ekonominya bukan apakah jalan yang akan dibangun itu penting atau tidak, melainkan apakah manfaat tambahan yang diperoleh masyarakat dari proyek ini lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh jika sebagian sumber daya tersebut digunakan untuk kebutuhan lain.

Local Capture dan Risiko Crowding Out

Ada paradoks yang perlu diperhatikan. Sebuah proyek dapat memiliki nilai kontrak Rp800 miliar, tetapi dampak langsung terhadap masyarakat lokal bisa relatif kecil.

Sebaliknya, proyek yang nilainya lebih kecil bisa memiliki dampak lokal yang lebih besar apabila rantai pasoknya lebih banyak melibatkan masyarakat dan pelaku usaha setempat.

Karena itu, dalam menilai proyek multiyears Luwu Timur, pemerintah sebaiknya membuka data yang memungkinkan publik menghitung local economic capture.

Misalnya berapa persen tenaga kerja berasal dari Luwu Timur; berapa nilai kontrak yang diterima perusahaan lokal; berapa subkontrak diberikan kepada perusahaan daerah; berapa nilai pembelian material dari pemasok lokal; berapa jumlah UMKM yang masuk rantai pasok; berapa nilai upah yang dibayarkan kepada pekerja lokal; dan berapa bagian nilai proyek yang pada akhirnya mengalir keluar daerah.

Data tersebut jauh lebih informatif daripada sekadar mengatakan proyek akan “menggerakkan ekonomi masyarakat”.

Ada satu persoalan lagi yang perlu diperhatikan: crowding out dalam kebijakan anggaran. Bayangkan APBD memiliki ruang fiskal terbatas. Pemerintah kemudian mengikat sebagian besar ruang tersebut untuk proyek multiyears. Pada saat bersamaan muncul kebutuhan baru dari masyarakat.

Pemerintah mungkin membutuhkan tambahan anggaran untuk pupuk, irigasi, bantuan usaha, kesehatan, pendidikan atau perlindungan sosial. Jika sebagian ruang fiskal sudah terkunci dalam kontrak jangka panjang, kemampuan pemerintah merespons kebutuhan tersebut menjadi lebih terbatas.

Ini bukan berarti proyek multiyears harus dibatalkan. Tetapi pemerintah harus menunjukkan bahwa risiko tersebut sudah diperhitungkan sejak awal. Sebab pembangunan infrastruktur tidak boleh menghasilkan situasi paradoks, dimana jalan bertambah, tetapi kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan dasar masyarakat justru semakin sempit.

Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Warga

Data BPS menunjukkan bahwa ekonomi Luwu Timur tumbuh dan konsumsi rumah tangga juga meningkat. Bahkan pada triwulan III 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,17 persen. Namun proyek publik seharusnya tidak berhenti pada kontribusinya terhadap PDRB.

Pemerintah perlu menjawab apakah belanja tersebut menghasilkan lebih banyak pekerjaan, pendapatan yang lebih baik, biaya usaha yang lebih rendah, akses pasar yang lebih luas, dan pada akhirnya, kualitas hidup yang lebih baik.

Itulah sebabnya indikator keberhasilan proyek tidak semestinya hanya berupa kilometer jalan yang selesai, tetapi juga dapat diperluas menjadi berapa biaya transportasi yang turun; berapa waktu tempuh yang berkurang; berapa produksi pertanian yang meningkat; berapa usaha baru yang muncul; berapa tenaga kerja yang terserap; dan berapa peningkatan pendapatan masyarakat yang dapat dikaitkan dengan infrastruktur tersebut.

Dengan begitu, pembangunan jalan benar-benar dibaca sebagai investasi ekonomi, bukan sekadar proyek konstruksi.

Proyek Multiyears: Stimulus atau Beban?

Pada akhirnya, proyek multiyears Luwu Timur tidak perlu ditempatkan dalam dikotomi sederhana antara “proyek baik” dan “proyek buruk”. Yang jauh lebih penting adalah menguji economic rationale-nya.

Jika proyek tersebut memiliki perencanaan matang, manfaat ekonominya jelas, konektivitasnya kuat, tenaga kerja dan pelaku usaha lokal memperoleh manfaat yang signifikan, serta komitmen fiskalnya masih berada dalam kapasitas daerah, maka multiyears dapat menjadi instrumen pembangunan yang masuk akal.

Sebaliknya, jika proyek mengunci ruang fiskal dalam jumlah besar, manfaat ekonominya tidak jelas, keterlibatan ekonomi lokal rendah, dan terdapat banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, maka pemerintah perlu menjelaskan dasar prioritasnya secara lebih terbuka.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan proyek bukanlah seberapa besar anggaran yang dibelanjakan. Bukan pula seberapa cepat proyek selesai.

Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar nilai ekonomi dan sosial yang berhasil diciptakan dari setiap rupiah APBD.

Bagi Luwu Timur, pertanyaan itu menjadi semakin penting karena daerah ini berada di persimpangan antara ekonomi berbasis sumber daya alam, kebutuhan diversifikasi ekonomi, penguatan pertanian, dan tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam situasi seperti itu, setiap investasi pemerintah seharusnya tidak hanya menghasilkan infrastruktur. Tetapi juga harus menghasilkan kapasitas ekonomi baru bagi masyarakat. (*)